Gagasan tentang Rasa Aman pada masyarakat masih terus menjadi perdebatan panjang, sehingga kemudian pada Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015, telah mengambil jalan tengah dengan mencermati perbedaan pandangan tentang keamanan manusia berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Dalam laporan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Dalam ranah pemerintahan, konsep Rasa Aman harus dituangkan dalam kebijakan dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan individu secara luas. Mengerucut pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam trantibumlinmas, pada Renstra Satpol PP 2024 – 2026, Indeks Rasa Aman telah ditetapkan menjadi indikator strategis Perangkat Daerah untuk meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran Rasa Aman secara menyeluruh dengan melibatkan tenaga ahli yang membidangi hal tersebut.
